Cipinang (Aruspublik.com) | Dalam arahannya, pimpinan kembali menegaskan bahwa zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) merupakan harga mati yang harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran. Baik dari aspek perangkat, peralatan maupun perilaku, segala bentuk penyimpangan tidak dapat dibenarkan dan harus dicegah sejak dini.
Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi pembelajaran bersama. Ketika terjadi permasalahan, langkah awal yang kerap dilakukan adalah penarikan dan penanganan oleh tingkat pusat maupun Kantor Wilayah. Oleh karena itu, jajaran diminta tidak menunggu persoalan terjadi, melainkan mampu mendeteksi sejak awal setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kegiatan sambang dan pemantauan langsung ke blok hunian. Ia mencontohkan praktik yang dilakukan di Lapas Rajabasa, di mana setelah pelaksanaan apel, para pejabat secara langsung berkeliling ke blok. Menurutnya, pola tersebut dapat diterapkan di Lapas Cipinang sebagai bentuk kehadiran jajaran di tengah Warga Binaan (WB).
“Kalau kita datang dan menyambangi mereka, mereka akan berpikir ulang ketika akan melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Selain itu, jajaran Kamtib juga diminta untuk lebih aktif melakukan patroli dan pemantauan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada bidang tertentu yang merasa paling menguasai lapas, karena seluruh jajaran memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Ini lapas kita bersama. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan kita, sehingga kita harus mau belajar dan memahami seluruh bidang pekerjaan,” tegasnya.
Kepada para pejabat struktural, ia berpesan agar tidak sekadar menerima pekerjaan dalam kondisi “sudah beres”. Setiap pejabat harus memahami proses pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta lebih peduli terhadap bawahannya. Menurutnya, banyak persoalan dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan, pembelajaran, serta ikhtiar dalam menjalankan tugas.
Hal-hal kecil yang berpotensi menjadi celah gangguan pun diminta untuk segera diperbaiki. Ia mencontohkan pentingnya kejelasan penanggung jawab dan pengelolaan kunci pada gudang senjata maupun gudang obat. Setiap aspek tersebut harus memiliki pengaturan dan penanggung jawab yang jelas sebagai bagian dari deteksi dini.
Ia juga menyoroti ketelitian dalam administrasi. Hal tersebut menjadi pengingat agar seluruh jajaran lebih teliti dan tidak menganggap remeh kesalahan administratif sekecil apa pun.
“Takdir adalah hasil akhir dari ikhtiar kita. Jangan pernah berpikir akan menjadi apa-apa apabila kita tidak melakukan apa-apa,” pesannya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pegawai yang terbukti melakukan perilaku menyimpang telah diproses sesuai ketentuan. Namun demikian, dirinya berharap tidak ada lagi pegawai yang harus ditarik atau dipindahkan akibat persoalan yang sebenarnya masih dapat dicegah sejak awal.
Ia meyakini bahwa setiap pegawai dapat berubah dan berkembang. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan fungsi pembinaan secara maksimal. Jika WB dapat dibina dan diarahkan untuk menjadi lebih baik, maka pegawai sebagai bagian dari organisasi juga harus mendapatkan perhatian dan pembinaan yang sama.
Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, jajaran juga diminta memantau pegawai yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana. Pendidikan dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai dalam menghadapi tuntutan tugas yang terus berkembang.
“Pikirkan hari ini kita bisa melakukan apa. Jangan terlalu berandai-andai tentang masa depan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” tambahnya.
Menutup arahannya, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga kerapian dalam berpakaian. Seragam dinas bukan sekadar pakaian kerja, tetapi juga menjadi cerminan kedisiplinan dan pribadi setiap pegawai.
“Yang pakaiannya masih kurang rapi, tolong dirapikan. Ini seragam kita, dan seragam adalah cerminan diri kita,” pungkasnya. (wati s)
