Batam (Aruspublik.com) || Forum Cendekia Muda Melayu, Kadarisman menyampaikan harapan agar Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, bersedia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
Harapan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari hubungan politik Prof Dasco dengan Presiden Prabowo, pengalaman di parlemen, latar belakang akademik, hingga kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kelompok politik dan masyarakat.
“Prof Dasco memiliki hubungan politik yang panjang dengan Presiden Prabowo. Selain menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof Dasco disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo yang telah mendampingi perjalanan politiknya selama bertahun-tahun,” terang Kadarisman kepada media. Minggu (15/11/26) di seputaran Batam Center.
Kadarisman menilai, loyalitas dan kemampuan menjaga komunikasi politik menjadi sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sosok yang akan mendampingi kepala negara.
Dari sisi pengalaman legislatif, Prof Dasco telah tiga periode menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III. Perolehan suaranya dalam pemilihan legislatif juga tercatat meningkat, yakni 56.323 suara pada 2014, 99.002 suara pada 2019, dan 119.692 suara pada 2024.
Prof Dasco juga telah dua periode menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pada periode 2019-2024, dia mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan. Sementara pada periode 2024-2029, dia bertugas mengoordinasikan bidang politik dan keamanan.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal dalam memahami proses legislasi, penganggaran, serta hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Selain pengalaman politik, Kadarisman juga menyoroti latar belakang pendidikan Prof Dasco. Politikus Gerindra tersebut memiliki pendidikan di bidang teknik elektro dan melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor ilmu hukum.
Prof Dasco dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada 2022. Dia juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) periode 2020-2025 serta memiliki pengalaman sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi.
Menurut Kadarisman, latar belakang akademik dan hukum tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kapasitas Prof Dasco untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kemampuan membangun komunikasi lintas partai dan kelompok masyarakat juga masuk dalam alasan yang disampaikan Forum Cendekia Muda Melayu.
Kadarisman mencontohkan sejumlah aktivitas Prof Dasco pada 2026, di antaranya keterlibatannya dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi serta memimpin rapat kerja yang membahas perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.
Dukungan terhadap Prof Dasco, menurut Kadarisman, juga disebut datang dari sejumlah elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, kalangan ulama, serta kelompok pendukung di berbagai daerah.
Kadarisman menyebut dorongan tersebut merupakan aspirasi masyarakat di tingkat daerah yang menilai Prof Dasco memiliki kontribusi dalam perjalanan politik Partai Gerindra dan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Meski demikian, usulan tersebut tetap merupakan aspirasi politik dan belum menjadi keputusan resmi mengenai calon wakil presiden pengganti.
Keputusan Berada di Tangan Presiden dan MPR
Mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Sesuai Pasal 46 UU MD3, presiden menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Selanjutnya, MPR memilih satu nama untuk mengisi jabatan tersebut.
Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan Forum Cendekia Muda Melayu agar Sufmi Prof Dasco Ahmad dipertimbangkan sebagai wakil presiden pengganti masih menjadi bagian dari dinamika politik. Keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto. (wati s)
