Kepulauan Riau (Aruspublik.com) || Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau terus memperkuat pengawasan wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian guna mendukung iklim investasi dan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (23/07/2026).
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan SE, MH,., menegaskan bahwa seluruh aktivitas kapal di wilayah perairan Kepri harus tetap berjalan dengan baik. Apabila ditemukan kendala maupun kesalahan dalam operasional, langkah tindak lanjut harus segera dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha tidak terganggu.
Menurutnya, peningkatan pelayanan keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor serta memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang masuk melalui pintu-pintu pelabuhan internasional di Kepulauan Riau.
“Terkait pemasaran dan investasi, tentu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung sektor pariwisata agar memberikan dampak yang maksimal bagi daerah,” ujar Guntur.
Selain peningkatan pelayanan, Kanwil Imigrasi Kepri juga mendorong penguatan pengawasan maritim. Salah satu gagasan yang tengah dikembangkan adalah pembangunan Kantor Wilayah Maritim di Batam sebagai pusat koordinasi pengawasan wilayah perairan, mengingat Kepulauan Riau merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga.
Konsep pengawasan tersebut disebut mengadopsi pola yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya dalam pengamanan wilayah laut.
Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang di perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan negara. Guntur juga menilai perlunya penambahan armada kapal patroli guna meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah perairan yang sangat luas.
Di samping itu, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) keimigrasian di atas kapal juga menjadi perhatian serius. Ke depan, rekrutmen petugas diharapkan dapat melibatkan lulusan sekolah pelayaran yang memiliki kompetensi di bidang kemaritiman.
Saat ditanya mengenai berbagai keluhan yang muncul di lapangan, khususnya terkait pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat, Guntur menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat persoalan yang signifikan.
“Kalau keluhan sebenarnya tidak ada yang signifikan. Namun, memang pelayanan di pelabuhan masih memiliki kekurangan, kapal kapal dipelabuhan untuk penjaga perbatasan dan terutama terkait fasilitas autogate yang masih minim. Sesuai arahan Direktur Jenderal dan Menteri, pelayanan di pelabuhan diharapkan menggunakan sistem autogate,” jelasnya.
Ia menjelaskan, penerapan sistem autogate akan memberikan berbagai manfaat, mulai dari mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian, mengurangi kontak fisik antara petugas dan pengguna jasa, hingga meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelayanan.
“Dengan sistem tersebut, pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, mengurangi kontak fisik, serta meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, penggunaan autogate juga membantu memastikan petugas tetap bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jadi kendala utamanya masih pada ketersediaan autogate di pelabuhan,” ujar Guntur Sahat Hamonangan.
Kanwil Imigrasi Kepulauan Riau berharap dukungan pemerintah pusat terhadap penambahan fasilitas autogate, armada patroli, serta penguatan kelembagaan demikian, pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan dapat semakin modern, efektif, dan mampu mendukung pertumbuhan investasi, kelancaran arus orang, serta kemajuan pariwisata di Kepulauan Riau. (wati s)
