Batam (Aruspublik.com) || Maraknya aktivitas cut and fill, dugaan penambangan pasir ilegal, penimbunan kawasan mangrove, hingga dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Batam kembali menuai sorotan. Ironisnya, berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan lingkungan dan kepentingan masyarakat tersebut dinilai belum diimbangi pengawasan serta penegakan hukum yang maksimal.
Persoalan ini menjadi perhatian serius Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri. Ketua Umumnya, Ismail Ratusimbangan, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah, BP Batam, dan aparat penegak hukum dalam menghentikan berbagai dugaan pelanggaran yang disebut terus berlangsung.
“Batam memiliki pemerintah daerah, BP Batam, dan institusi kepolisian. Namun, mengapa aktivitas yang diduga merusak lingkungan masih terus terjadi? Jangan sampai masyarakat justru melihat seolah-olah tidak ada kekuatan yang mampu menghentikannya,” tegas Ismail.
Menurutnya, aktivitas cut and fill hampir ditemukan di berbagai wilayah kecamatan di Batam. Kegiatan pematangan lahan, penimbunan, hingga dugaan penambangan pasir dan pembabatan mangrove perlu diawasi secara serius, terutama terkait legalitas perizinan, kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, serta dampaknya terhadap ekosistem.
Ismail menilai, persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai aktivitas pembangunan atau investasi semata. Jika dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan, dampaknya dapat menjadi ancaman jangka panjang bagi ekosistem pesisir, kawasan resapan air, dan keberlanjutan lingkungan hidup di Batam.
Mangrove Ditanam, Tetapi Yang Sudah Ada Justru Terancam
Ismail juga menyindir ironi berbagai kegiatan penanaman mangrove yang selama ini dilakukan sejumlah pihak. Menurutnya, kegiatan penghijauan akan kehilangan makna apabila kawasan mangrove yang telah tumbuh justru dibiarkan rusak akibat dugaan penimbunan dan pembabatan.
“Jangan hanya sibuk menanam mangrove untuk kegiatan seremonial, sementara mangrove yang sudah ada justru tidak dijaga. Apa gunanya penanaman pohon jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan? Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya melalui pengawasan dan tindakan nyata,” ujarnya.
Dugaan Permainan BBM: SPBU Diawasi Atau Justru Dibiarkan?
Tak hanya persoalan lingkungan, Ismail turut menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di sejumlah SPBU di Batam.
Ia mempertanyakan dugaan praktik pembelian, penimbunan, dan penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, aparat penegak hukum dan instansi pengawas harus segera menelusuri rantai distribusinya, termasuk pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
Ismail membandingkan penanganan penyalahgunaan BBM di sejumlah daerah lain, yang menurutnya menunjukkan pengawasan langsung terhadap aktivitas SPBU. Ia mempertanyakan mengapa pengawasan serupa belum terlihat optimal di Batam.
“Kalau pemerintah pusat bisa menunjukkan ketegasan terhadap penyalahgunaan BBM di daerah lain, mengapa pengawasan di Batam tidak diperkuat? Jangan sampai praktik yang merugikan masyarakat terus berlangsung tanpa penindakan yang transparan,” tegasnya.
Ia meminta aparat tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi, pihak yang memfasilitasi, hingga dugaan keterlibatan oknum apabila ditemukan bukti yang cukup.
Ada Aktor Kuat Dibaliknya? Ismail Desak Penyelidikan Menyeluruh
Lebih jauh, Ismail mempertanyakan apakah lemahnya pengawasan terhadap dugaan kejahatan lingkungan dan penyalahgunaan BBM disebabkan keterbatasan pengawasan, lemahnya koordinasi, atau adanya pihak-pihak yang memiliki pengaruh sehingga penindakan tidak berjalan maksimal.
Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan oknum maupun aktor yang memiliki kepentingan tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan profesional, bukan sekadar menjadi isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Jika memang ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diperiksa. Jangan hanya berani menindak pekerja di lapangan, tetapi justru berhenti ketika harus menyentuh pihak yang diduga menjadi pemodal atau pengendali,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Ismail mendesak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, serta Kapolda Kepri, agar tidak tinggal diam. Ia meminta dibentuk tim terpadu lintas instansi untuk melakukan pemeriksaan lapangan, audit perizinan kegiatan cut and fill, penelusuran dugaan perusakan mangrove, serta pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Batam.
Menurutnya, tim tersebut harus bekerja secara transparan, mengumumkan hasil pengawasan kepada publik, dan memastikan setiap temuan yang memenuhi unsur pelanggaran ditindaklanjuti sesuai hukum.
“Jangan sampai Batam hanya terlihat sibuk membangun, tetapi kerusakan lingkungannya tidak terkendali. Jangan pula masyarakat terus diminta percaya kepada penegakan hukum jika berbagai dugaan pelanggaran tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Kami meminta tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan dan pencitraan,” pungkas Ismail.
Hingga berita ini disiarkan, diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Polda Kepri, instansi lingkungan hidup, serta pihak terkait lainnya mengenai pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas cut and fill, dugaan perusakan mangrove, dan dugaan penyalahgunaan BBM tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan. (Tim)
