Batam (Aruspublik.com) || Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk barang di Pelabuhan Haji Sage, Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, kembali menuai sorotan tajam. Meski pernah digerebek aparat gabungan pada November 2025 lalu, aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut diduga tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Ironisnya, pasca penindakan yang sempat menyeret perhatian publik dan menghasilkan penetapan sejumlah barang impor sebagai Barang yang Dikuasai Negara (BDN), aktivitas pengiriman barang justru disebut masih berlangsung cukup masif hingga saat ini.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pengawasan Bea Cukai Batam benar-benar berjalan, atau justru ada pembiaran terhadap dugaan praktik pelanggaran kepabeanan di wilayah perbatasan tersebut?
Sejumlah sumber di lapangan menyebut seorang pria berinisial HR asal Jambi diduga menjadi sosok sentral yang mengendalikan aktivitas pengiriman barang dari Pelabuhan Haji Sage menuju Tanjung Balai Karimun.
Tak tanggung-tanggung, sumber menyebut terdapat tiga hingga tujuh kapal ukuran sedang yang rutin digunakan mengangkut berbagai komoditas seperti beras, minyak, hingga kebutuhan lainnya.
“Pengiriman masih berjalan. Kapal keluar masuk terus. Kadang ada sampai tujuh kapal yang angkut barang ke Karimun,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih mengejutkan lagi, kapal-kapal tersebut diduga beroperasi tanpa dokumen resmi maupun izin olah gerak yang semestinya diwajibkan dalam aktivitas pelayaran dan distribusi barang antarwilayah.
Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan potensi kejahatan terstruktur yang terang-terangan mengangkangi aturan kepabeanan dan otoritas negara di kawasan FTZ Batam.
Publik pun mulai mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Penggerebekan besar yang dilakukan tahun lalu kini terkesan tidak memberi efek jera.
“Kalau dulu sudah pernah ditindak, kenapa sekarang masih bebas beroperasi? Ada apa dengan pengawasannya?” ujar warga sekitar dengan nada kesal.
Sorotan tajam kini mengarah kepada Bea Cukai Batam dan KSOP yang dinilai harus bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan di jalur laut yang rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal tersebut.
Masyarakat mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap operasional Pelabuhan Haji Sage, termasuk legalitas aktivitas bongkar muat, dokumen kapal, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang selama ini bermain di balik layar.
Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal yang diduga berlangsung terang-terangan di depan mata aparat. Jika pengawasan terus lemah, maka Batam berpotensi menjadi surga jalur distribusi barang ilegal yang merugikan negara dan mempermalukan penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bea Cukai Batam, KSOP, maupun pihak yang disebut dalam informasi lapangan masih belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut. (Red)
