Batam (Aruspublik.com) || Praktik dugaan pemerasan berkedok profesi jurnalis kembali mencoreng dunia pers. Seorang oknum yang mengaku sebagai Pimpinan Redaksi (Pimred) media Sorot Nusantara berinisial D. Mahatur Purba dilaporkan secara sepihak memaksa dan meminta sejumlah uang kepada sejumlah pengusaha di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (11/11/26)
Modus yang dijalankan oknum tersebut terbilang meresahkan. Berdasarkan bukti percakapan dan tangkapan layar (screenshot) yang beredar luas di tengah masyarakat dan kalangan dunia usaha, D. Mahatur Purba diduga kerap menjadikan pemberitaan sebagai alat ancaman untuk memuluskan kepentingan pribadinya.
Ancaman Nyata: “Tidak Diberi Uang, Berita Negatif Ditayangkan”
Ironisnya, dugaan pemerasan ini disertai dengan sikap arogan. Jika permintaan sejumlah uang yang diajukan tidak dipenuhi oleh pengusaha, oknum tersebut secara sengaja membalasnya dengan menerbitkan narasi pemberitaan yang bersifat menyudutkan, tendensius, dan negatif di media tempatnya bernaung.
Dalam salah satu bukti screenshot percakapan yang beredar, oknum tersebut bahkan secara terang-terangan menunjukkan gelagat intimidasi dengan membawa-bawa jabatan dan medianya untuk menekan korban:
“Buka aja di media Sorot Nusantaranews, saya Pimred,” demikian bunyi kalimat ancaman yang dilontarkan oleh D. Mahatur Purba dalam percakapan tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, dalam percakapan lain yang kini menjadi sorotan publik, oknum tersebut secara mendesak meminta tambahan dana agar ditransfer ke rekening pribadinya.
Ketika korban menolak atau mengabaikan permintaan tersebut, respons yang ditunjukkan sarat akan emosi, mulai dari melontarkan nada marah hingga berujung pada publikasi pemberitaan negatif di medianya sebagai bentuk pembalasan.
Ciderai Kode Etik Jurnalistik dan Merusak Marwah Pers
Tindakan tercela ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Praktik semacam ini dinilai mencederai marwah pers nasional serta melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Seorang wartawan atau pimpinan media seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, serta integritas dalam menjalankan kontrol sosial, dan bukan justru memanfaatkan profesi mulia tersebut sebagai alat pemerasan demi keuntungan pribadi (oknum wartawan hitam atau kerap disebut wartawan gadungan/pemeras).
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait dari unsur penegak hukum serta organisasi profesi jurnalis di Batam didorong untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan profesi ini demi membersihkan dunia pers dari oknum-oknum yang merusak citra media massa.
Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia ( IPJI ) Kepri, Ismail Ratusimbangan cukup menyayangkan, apalagi jika dilakukan seorang pimpinan Redaksi, tidak gampang untuk menjadi pimpinan redaksi disebuah media, harus memiliki kompetensi utama. Ini saya perhatikan, membuat berita hanya opini tanpa memiliki narasumber, tidak layak disebut berita, apalagi tujuannya untuk menjastis seseorang, ujarnya. (Tim)
