Batam (Aruspublik.com) || Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM., mengajak para pelaku usaha dan pengelola kawasan industri untuk memperkuat sistem pengamanan guna menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan tatap muka bersama pelaku bisnis, investor, dan pengusaha kawasan industri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pangdam XXV/SMR Mayjen TNI Rionardo, Dankodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla., Deputi IV BP Batam Fary Francis yang mewakili Kepala BP Batam, Kabinda Kepri Brigjen TNI Andreas Daru Ismantoro, S.I.Kom., Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Pimpinan Satnusa, serta para Pejabat Utama Polda Kepri.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepri menegaskan bahwa keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan investasi dan aktivitas perekonomian. Menurutnya, keamanan tidak dapat tercipta dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, termasuk perusahaan dan pengelola kawasan industri.
Kapolda Kepri menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki potensi gangguan keamanan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Ancaman tersebut dapat berupa kelalaian, penyalahgunaan wewenang, sabotase, aksi unjuk rasa, tindak kriminalitas, serangan siber hingga bencana alam. Oleh karena itu, pengamanan perusahaan perlu dilakukan secara terintegrasi dan tidak hanya mengandalkan pengamanan fisik seperti CCTV, pagar, maupun petugas keamanan.
Lebih lanjut, Kapolda Kepri mendorong penerapan Sistem Manajemen Pengamanan sesuai standar Polri yang meliputi lima elemen utama, yakni komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar pelaksanaan pengamanan, serta monitoring dan evaluasi. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko gangguan keamanan, melindungi aset dan personel perusahaan, serta memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik.
Sementara itu, Deputi IV BP Batam yang mewakili Kepala BP Batam menyampaikan bahwa keamanan, kepastian regulasi, dan kemudahan berusaha merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan investor. Ia juga menyampaikan bahwa realisasi investasi Kota Batam pada tahun 2025 mencapai Rp69,3 triliun, sedangkan pada semester pertama tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp59,7 triliun.
Ia berharap sinergi antara TNI-Polri, pemerintah, BP Batam, dan pelaku usaha terus diperkuat, khususnya dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan, premanisme, pungutan liar, pencurian aset industri, serta konflik yang dapat menghambat aktivitas investasi.
Melalui kegiatan ini, Polda Kepri berharap para pengelola Objek Vital Nasional, objek tertentu, dan kawasan industri semakin memahami pentingnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Program Prioritas Kapolri, Quick Wins 1, Pengungkit 3, yaitu Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), yang mendorong sinergi Polri dengan pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan investasi di Provinsi Kepulauan Riau terus berkembang, aktivitas usaha berjalan lancar, serta semakin banyak peluang kerja yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau para pelaku usaha dan pengelola kawasan industri untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas.
Apabila menemukan gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dan pelaku usaha dapat menghubungi Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam dan bebas pulsa. (wati s)
