BATAM (Aruspublik.com) || Polda Kepri menerima audiensi Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Kerja Kapolda Kepri, Senin (6/4/2026). Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat keamanan wilayah perairan strategis Kepri, khususnya di jalur Selat Malaka yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai aktivitas ilegal.
Audiensi yang dihadiri langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., para Pejabat Utama Polda Kepri, serta jajaran pengurus HMNI Kepri.
Kapolda Kepri menegaskan bahwa komunikasi dan kolaborasi antara Polri dan masyarakat nelayan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan laut di wilayah Kepulauan Riau.
“Wilayah Kepri memiliki posisi strategis di Selat Malaka yang sangat rawan terhadap berbagai potensi kejahatan lintas negara. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya nelayan, untuk bersama-sama menjaga keamanan serta tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkotika maupun tindak pidana lainnya,” tegas Kapolda Kepri.
Kapolda Kepri juga menekankan pentingnya peran aktif HMNI dalam memberikan edukasi kepada anggotanya, terutama terkait bahaya penyalahgunaan jalur laut untuk kegiatan ilegal, termasuk modus TPPO yang kerap memanfaatkan jalur tikus dengan kedok aktivitas nelayan.
Sebagai bentuk penguatan sinergi, Polda Kepri akan menindaklanjuti rencana pelaksanaan Apel Kamtibmas Perairan yang melibatkan HMNI dan HSNI, serta mengevaluasi kebutuhan sarana prasarana pengamanan laut, khususnya penambahan armada di wilayah Kepulauan Anambas.
Wakapolda Kepri turut menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan HMNI dalam rangka Hari Nelayan Nasional, termasuk kesiapan pengamanan oleh jajaran Polresta Tanjungpinang guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.
Di sisi lain, Dirintelkam Polda Kepri menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat nelayan, khususnya terkait isu kenaikan BBM yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas. Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Kepri mengingatkan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
Ketua HMNI Kepri menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan Polda Kepri dalam menerima aspirasi masyarakat nelayan. Ia juga menegaskan komitmen HMNI untuk terus bersinergi dalam menjaga keamanan wilayah perairan.
“Kami berterima kasih atas dukungan Polda Kepri. HMNI berkomitmen untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mengedukasi nelayan agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Kami juga siap mendukung kegiatan kamtibmas yang akan dilaksanakan bersama,” ujarnya.
HMNI juga memaparkan rencana kegiatan dalam rangka Hari Nelayan Nasional, seperti seminar nasional, lomba tradisional, dan bazar, serta menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait keterbatasan armada pengamanan laut di wilayah Anambas, konflik antar nelayan, serta dampak kenaikan harga BBM terhadap operasional nelayan di Natuna dan Anambas.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara Polda Kepri dan masyarakat nelayan dalam menjaga keamanan perairan, sekaligus mendukung stabilitas wilayah Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis nasional yang aman dan kondusif.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Nelayan Nasional Tahun 2026, sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap peran penting nelayan dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan maritim Indonesia.
Pada kesempatan terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk gangguan kamtibmas di lingkungan sekitarnya.
Apabila masyarakat menemukan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan maupun memerlukan kehadiran Polri secara segera, dapat menghubungi Call Center 110 yang aktif 24 jam atau melalui aplikasi Polri Super Apps sebagai sarana pelayanan dan pengaduan masyarakat secara cepat dan terpadu. (wati s)
