Batam (Aruspublik.com) || Pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang disebut-sebut terkesan menolak kritik media menuai sorotan. Dalam sebuah forum pertemuan dengan insan pers, ia dikabarkan meminta sejumlah media yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam untuk mempertimbangkan penghentian kerja sama, menyusul banyaknya pemberitaan yang dinilai negatif terhadap pemerintah.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau, Ismail Ratusimbangan, angkat bicara. Ia menilai sikap demikian berpotensi menunjukkan kekeliruan dalam memahami posisi dan fungsi media dalam kehidupan demokrasi.
“Jangan berpikir karena media bekerja sama dengan pemerintah, lalu media harus tunduk menjadi corong untuk memberitakan pencitraan baik pemerintah. Media tetap memiliki fungsi kontrol sosial dan kepentingan utamanya adalah publik,” tegas Ismail saat ditemui awak media di salah satu coffee shop di kawasan Nagoya, Batam, Kamis (27/08/2026).
Menurut Ismail, kerja sama antara pemerintah dan media tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi ruang kritik. Media, kata dia, merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab menyuarakan kepentingan masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah sepanjang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik. Karena itu, pemerintah semestinya merespons kritik dengan memberikan klarifikasi, data, maupun penjelasan yang dibutuhkan media.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap keliru, jawab dengan data dan konfirmasi. Jangan justru membungkam atau mengancam memutus kerja sama. Pemerintah memiliki ruang untuk memberikan hak jawab dan penjelasan,” ujarnya.
Ismail mengingatkan bahwa pejabat publik harus memiliki kesiapan menerima kritik sebagai bagian dari konsekuensi menjalankan amanah publik. Menurutnya, pujian tanpa kritik justru berpotensi membuat pemerintahan kehilangan kontrol dan evaluasi dari masyarakat.
“Kritik adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat, bukan racun yang harus dibungkam. Jangan jadi pejabat publik jika mentalnya hanya siap dipuji, tapi alergi dikritik,”jujur dengan apa yang di sampaikan oleh Li Claudia Candra saya sangat kecewa, sebagai pejabat publik harus bicara jangan sampai menjadi konsumsi publik apalagi sampai berpolemik.
Saya berpesan kepada seluruh adik adik saya di partai Gerindra provinsi dan kabupaten / kota, ingat perjuangan kita sangat pedih, oleh karenanya seluruh kader baik yang duduk di eksekutif dan legislatif jangan sampai segala kebijakan dan ucapan kedepannya akan menyulitkan perjuangan partai. Ingat jangan lari dari ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto tutupnya. (wati s)
